Sejarah Indonesia memiliki sejumlah periode yang tidak cukup dipahami hanya melalui pergantian kekuasaan atau pergantian presiden. Salah satunya adalah masa 1965–1966 ketika persoalan ekonomi, ketegangan politik, pertarungan ideologi, demonstrasi mahasiswa, hubungan internasional, dan perdebatan mengenai arah pembangunan bertemu dalam satu situasi yang sangat rumit. Pada masa tersebut, masyarakat Indonesia menghadapi tekanan ekonomi yang berat, sementara pemerintah berada dalam posisi mempertahankan gagasan politik dan ideologi yang diyakini sebagai jalan menuju kemandirian nasional. Di tengah kondisi tersebut muncul berbagai gagasan alternatif mengenai bagaimana Indonesia seharusnya menyelamatkan perekonomian. Salah satu nama yang muncul dalam kisah tersebut adalah Hadely Hasibuan, seorang advokat yang berusaha menyampaikan gagasan perubahan kepada Johannes Leimena. Kisah tersebut menggambarkan betapa tajamnya perbedaan pandangan mengenai masa depan Indonesia pada awal 1966.
Krisis ekonomi Indonesia 1965 dan tekanan berat terhadap kehidupan rakyat
Kondisi ekonomi Indonesia pada pertengahan 1960-an berada dalam situasi yang sangat sulit. Inflasi melonjak, daya beli masyarakat merosot, kebutuhan pokok semakin sulit diperoleh, sementara negara menghadapi berbagai persoalan fiskal dan keterbatasan sumber daya. Bagi masyarakat biasa, krisis ekonomi bukan sekadar angka statistik yang tercantum dalam laporan pemerintah. Krisis terasa ketika harga kebutuhan sehari-hari berubah dengan cepat, makanan sulit diperoleh, dan penghasilan tidak lagi mampu mengikuti kenaikan harga.
Keadaan semacam ini kemudian menciptakan tekanan sosial dan politik. Ketika kebutuhan dasar masyarakat semakin sulit dipenuhi, kritik terhadap pemerintah hampir tidak mungkin dihindari. Rakyat ingin mengetahui mengapa negara yang memiliki wilayah luas dan sumber daya alam besar tidak mampu memberikan kehidupan yang lebih layak. Pertanyaan tersebut kemudian berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas.
Dalam situasi itulah muncul demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang menuntut perubahan. Salah satu rangkaian tuntutan yang terkenal pada masa tersebut berkaitan dengan Tritura. Tuntutan itu menjadi simbol ketidakpuasan terhadap kondisi politik dan ekonomi yang sedang berlangsung. Demonstrasi bukan hanya menunjukkan ketidakpuasan terhadap harga barang, tetapi juga mencerminkan semakin kuatnya keyakinan bahwa pemerintah perlu melakukan perubahan kebijakan secara mendasar.
Mengapa inflasi pada masa Orde Lama menjadi persoalan besar?
Inflasi yang sangat tinggi menyebabkan persoalan ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan. Ketika nilai uang merosot dengan cepat, masyarakat kesulitan memperkirakan harga barang pada masa berikutnya. Pedagang menghadapi ketidakpastian, pekerja kehilangan daya beli, dan pemerintah semakin sulit mengendalikan kondisi ekonomi. Dalam keadaan seperti itu, kebijakan ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan pidato atau optimisme politik.
Masalah ekonomi membutuhkan keputusan yang berhubungan dengan anggaran negara, produksi, perdagangan, investasi, hubungan internasional, serta stabilitas moneter. Karena itu, perdebatan mengenai ekonomi Indonesia pada 1965–1966 sebenarnya juga merupakan perdebatan mengenai prioritas negara. Apakah pemerintah harus lebih mengutamakan proyek simbolis dan agenda politik luar negeri, atau memusatkan sumber daya yang terbatas untuk memperbaiki kebutuhan dasar masyarakat?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena pada saat yang sama pemerintah sedang mempertahankan agenda besar mengenai kemandirian nasional.
Ketika kritik ekonomi dianggap sebagai ancaman terhadap revolusi
Salah satu persoalan menarik dari periode tersebut adalah hubungan antara kritik ekonomi dan politik. Dalam suasana politik yang sangat tegang, kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak selalu dipandang sebagai masukan biasa. Kritik dapat dicurigai sebagai bagian dari upaya pihak asing untuk melemahkan negara.
Presiden Soekarno memiliki pandangan yang sangat kuat mengenai ancaman imperialisme dan neokolonialisme. Dalam kerangka berpikir tersebut, negara-negara Barat dan kekuatan internasional tertentu dianggap memiliki kepentingan untuk memengaruhi negara-negara yang baru merdeka. Indonesia tidak boleh bergantung kepada kekuatan asing karena ketergantungan ekonomi dapat berkembang menjadi ketergantungan politik.
Pandangan tersebut memiliki latar belakang sejarah yang dapat dipahami. Indonesia baru beberapa dekade keluar dari pengalaman kolonialisme. Trauma terhadap dominasi asing masih kuat. Kedaulatan bukan hanya dianggap sebagai persoalan wilayah, tetapi juga menyangkut kemampuan negara menentukan arah politik dan ekonominya sendiri.
Namun, persoalan muncul ketika konsep mempertahankan kedaulatan digunakan untuk menolak hampir semua kritik atau kerja sama dengan pihak luar. Hubungan internasional Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin menjadi sangat dipengaruhi oleh pertarungan ideologi. Dalam situasi tersebut, kerja sama ekonomi dengan negara lain dapat dicurigai sebagai pintu masuk bagi intervensi asing.
Di sinilah perdebatan menjadi rumit. Kerja sama tidak selalu berarti ketergantungan. Investasi asing tidak otomatis berarti penjajahan. Kritik dari masyarakat tidak otomatis merupakan konspirasi asing. Begitu pula kebijakan mandiri tidak selalu menghasilkan kemandirian ekonomi apabila kapasitas produksi dan pengelolaan negara belum memadai.
Hadeli Hasibuan dan gagasan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia
Di tengah tekanan tersebut, Hadeli Hasibuan mencoba menawarkan gagasan mengenai perubahan kebijakan. Dalam kisah yang disampaikan, ia membawa beberapa lembar gagasan kepada Johannes Leimena pada awal 1966. Harapannya, gagasan tersebut dapat diteruskan kepada Presiden Soekarno.
Namun, gagasan tersebut justru dianggap terlalu berbahaya dan berlawanan dengan semangat revolusi yang sedang dipertahankan pemerintah. Reaksi tersebut memperlihatkan betapa sensitifnya perdebatan kebijakan pada waktu itu. Bukan hanya isi kebijakan yang diperdebatkan, tetapi juga kerangka ideologis di balik kebijakan tersebut.
Menurut gagasan yang disampaikan dalam kisah tersebut, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi tekanan ekonomi, antara lain mengurangi ukuran kabinet, menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, menghentikan pemborosan anggaran untuk proyek-proyek mercusuar, kembali bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta membuka kembali investasi asing.
Jika dilihat dari perspektif ekonomi, gagasan tersebut berangkat dari satu pertanyaan sederhana: bagaimana negara menggunakan sumber daya yang terbatas secara lebih efisien?
Namun, jika dilihat dari perspektif politik Soekarno, sebagian gagasan tersebut berhadapan langsung dengan agenda utama pemerintah. Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia berarti mengubah kebijakan luar negeri. Kembali ke PBB berarti mengoreksi keputusan politik sebelumnya. Membuka investasi asing berarti memberikan ruang kepada modal luar negeri. Mengurangi proyek mercusuar berarti mengubah prioritas pembangunan. Semua itu bukan sekadar keputusan administratif, tetapi menyentuh fondasi politik pemerintahan pada saat itu.
Kabinet yang membesar dan persoalan efisiensi pemerintahan
Salah satu kritik terhadap pemerintahan Soekarno pada periode tersebut berkaitan dengan membesarnya struktur kabinet. Dalam perkembangannya, jumlah kementerian dan posisi pemerintahan meningkat secara signifikan. Struktur yang semakin besar dapat menimbulkan persoalan ketika pembagian tugas tidak jelas.
Semakin banyak lembaga yang mempunyai fungsi berdekatan, semakin besar pula kemungkinan terjadi tumpang tindih kewenangan. Anggaran menjadi lebih besar, koordinasi semakin rumit, dan proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih lambat. Dalam situasi ekonomi normal, masalah seperti itu mungkin masih dapat ditoleransi. Namun, ketika negara sedang menghadapi inflasi tinggi dan keterbatasan anggaran, efisiensi pemerintahan menjadi semakin penting.
Dampak kabinet yang terlalu besar terhadap perekonomian negara tidak hanya berkaitan dengan besarnya biaya administratif. Struktur yang terlalu kompleks juga dapat membuat tanggung jawab menjadi kabur. Ketika banyak lembaga mempunyai tugas yang berdekatan, kegagalan kebijakan menjadi lebih sulit ditelusuri karena setiap pihak dapat saling melempar tanggung jawab.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa ukuran pemerintahan tidak selalu identik dengan kekuatan negara. Negara yang memiliki banyak lembaga belum tentu lebih efektif. Sebaliknya, pemerintahan dengan struktur yang lebih sederhana dapat bekerja lebih cepat apabila pembagian kewenangan jelas dan setiap pejabat bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan dampaknya terhadap ekonomi
Kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia juga menjadi bagian penting dalam perdebatan ekonomi. Bagi Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia dipandang berkaitan dengan kepentingan Inggris dan kekuatan neokolonialisme. Indonesia khawatir bahwa struktur politik baru tersebut akan menjadi alat bagi kekuatan asing untuk mengepung dan melemahkan Indonesia.
Dari perspektif keamanan dan geopolitik, kekhawatiran tersebut mempunyai konteks tersendiri. Akan tetapi, setiap kebijakan luar negeri juga mempunyai biaya ekonomi. Ketika hubungan politik memburuk, hubungan perdagangan dan kerja sama internasional dapat ikut terganggu. Negara lain dapat mengambil sikap lebih berhati-hati, sementara akses terhadap berbagai bentuk kerja sama menjadi lebih terbatas.
Dalam kondisi ekonomi yang sudah lemah, mempertahankan konflik dengan negara lain tentu membutuhkan sumber daya. Anggaran, energi politik, dan perhatian pemerintah terserap untuk menghadapi persoalan eksternal ketika kebutuhan domestik juga semakin mendesak.
Karena itu, usulan untuk menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dapat dipahami sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi. Logikanya adalah bahwa stabilitas hubungan luar negeri dapat membuka kesempatan untuk memperbaiki perdagangan dan kerja sama ekonomi. Namun, bagi pemerintah saat itu, langkah tersebut berpotensi dianggap sebagai pengorbanan prinsip politik.
Proyek mercusuar Soekarno dan perdebatan mengenai pembangunan
Nama Soekarno juga sangat berkaitan dengan berbagai proyek monumental yang dibangun pada masa pemerintahannya. Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Monumen Nasional, Masjid Istiqlal, Jembatan Semanggi, Sarinah, Monumen Selamat Datang, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Dirgantara, kompleks parlemen, serta berbagai proyek lain menjadi bagian dari wajah Jakarta dan sejarah pembangunan Indonesia.
Dari sudut pandang simbolik, proyek-proyek tersebut mempunyai makna besar. Indonesia yang baru merdeka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa yang sebelumnya dijajah mampu membangun kota dan fasilitas dengan skala besar. Proyek-proyek tersebut menjadi simbol kebanggaan nasional dan keberanian menunjukkan identitas Indonesia di hadapan dunia.
Namun, persoalan ekonomi menimbulkan pertanyaan berbeda: apakah proyek sebesar itu merupakan prioritas ketika masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar?
Inilah inti perdebatan mengenai proyek mercusuar Soekarno dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Sebuah proyek dapat mempunyai nilai simbolis dan sejarah yang tinggi, tetapi nilai tersebut harus dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan serta kondisi ekonomi ketika proyek tersebut dilaksanakan.
Pembangunan Monumen Nasional, misalnya, dapat dipandang sebagai warisan arsitektur dan simbol kebangsaan. Akan tetapi, ketika negara sedang mengalami krisis ekonomi, setiap pengeluaran besar akan menghadapi pertanyaan mengenai prioritas. Apakah anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk pangan, produksi, infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, atau stabilisasi ekonomi?
Tidak ada jawaban yang sepenuhnya sederhana karena pembangunan negara juga membutuhkan simbol dan identitas. Namun, ketika masyarakat mengalami kelaparan, prioritas kebijakan menjadi persoalan yang sangat sensitif.
Mengapa Soekarno sangat menekankan konsep berdikari?
Konsep berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri merupakan salah satu gagasan penting dalam pemikiran Soekarno. Prinsip tersebut berangkat dari keyakinan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh menggantungkan masa depannya kepada negara lain.
Gagasan tersebut mempunyai daya tarik yang kuat bagi negara yang baru keluar dari kolonialisme. Ketergantungan kepada negara kuat dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kemerdekaan yang baru diperoleh. Bantuan ekonomi juga dapat dilihat sebagai instrumen politik apabila pemberi bantuan menggunakannya untuk memengaruhi kebijakan negara penerima.
Soekarno karena itu sangat menekankan harga diri dan kemandirian. Dalam pandangannya, lebih baik menghadapi kesulitan daripada kehilangan kebebasan menentukan arah sendiri.
Masalahnya, kemandirian ekonomi tidak cukup hanya dengan menolak bantuan asing. Kemandirian membutuhkan kapasitas produksi, teknologi, sumber daya manusia, sistem keuangan yang sehat, perdagangan yang efektif, serta kemampuan negara mengelola sumber daya secara efisien.
Sebuah negara dapat menolak ketergantungan asing tetapi tetap mengalami ketergantungan jika produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, kerja sama internasional tidak selalu berarti kehilangan kedaulatan apabila negara mempunyai posisi tawar dan mampu mengatur kepentingannya sendiri.
Keluar dari PBB dan memburuknya hubungan dengan negara Barat
Ketegangan hubungan Indonesia dengan dunia Barat semakin kuat pada periode tersebut. Indonesia kemudian keluar dari PBB setelah Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keputusan tersebut merupakan bagian dari sikap konfrontatif terhadap apa yang dianggap sebagai kekuatan neokolonialisme.
Secara politik, keputusan tersebut konsisten dengan sikap Soekarno yang ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan tunduk kepada lembaga internasional yang dianggap tidak menghormati kepentingannya. Namun, secara diplomatik dan ekonomi, keputusan tersebut membawa konsekuensi.
Hubungan internasional merupakan jaringan yang saling berkaitan. Ketika suatu negara menarik diri dari sebuah lembaga internasional atau memperburuk hubungan dengan banyak negara, akses terhadap berbagai bentuk kerja sama dapat ikut terpengaruh. Bagi negara yang sedang menghadapi persoalan ekonomi, isolasi diplomatik dapat menjadi masalah tambahan.
Di sinilah gagasan untuk kembali ke PBB dan memperbaiki hubungan dengan negara lain menjadi relevan. Tujuannya bukan semata-mata untuk menyenangkan negara Barat, melainkan memperluas ruang Indonesia untuk melakukan diplomasi ekonomi dan kerja sama internasional.
Ketika pidato politik bertemu dengan kepercayaan pasar
Salah satu pelajaran penting dari periode tersebut adalah bahwa kebijakan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari persepsi. Pasar, pelaku usaha, masyarakat, dan negara lain selalu memperhatikan arah kebijakan pemerintah. Ketika pidato politik menghasilkan ketidakpastian mengenai masa depan ekonomi, kepercayaan dapat menurun.
Dalam situasi inflasi tinggi, kepercayaan menjadi semakin penting. Masyarakat akan mencari cara untuk melindungi nilai kekayaan mereka. Pelaku usaha dapat menunda investasi. Investor asing menjadi lebih berhati-hati. Nilai mata uang dapat semakin tertekan. Semua itu kemudian menciptakan lingkaran masalah yang sulit dihentikan.
Pelajaran krisis ekonomi Indonesia pada era Soekarno bukan berarti setiap pidato politik otomatis menghancurkan ekonomi. Persoalannya jauh lebih kompleks. Namun, komunikasi politik yang agresif, konflik internasional, ketidakpastian kebijakan, dan lemahnya kondisi fiskal dapat saling memperkuat dampak negatif satu sama lain.
Ekonomi membutuhkan stabilitas dan kepercayaan. Ideologi membutuhkan konsistensi. Tantangannya adalah bagaimana negara menjaga prinsip politik tanpa mengorbankan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Ironi kehidupan rakyat di tengah propaganda optimisme
Salah satu bagian paling menarik dari kisah masa tersebut adalah gambaran mengenai masyarakat yang harus mengantre untuk memperoleh makanan sementara propaganda pemerintah terus menyampaikan pesan optimisme. Kontras semacam itu memperlihatkan jarak antara narasi politik dengan pengalaman sehari-hari masyarakat.
Optimisme memang diperlukan ketika negara menghadapi krisis. Pemerintah tidak mungkin setiap hari menyampaikan pesan yang membuat masyarakat semakin panik. Akan tetapi, optimisme menjadi problematis ketika digunakan untuk menutupi kenyataan.
Jika masyarakat mengalami kelangkaan makanan, mengatakan bahwa keadaan baik-baik saja tidak akan menghilangkan rasa lapar. Jika harga meningkat, slogan tidak otomatis mengembalikan daya beli. Dan apabila kebijakan tidak menghasilkan perubahan, propaganda justru dapat memperbesar ketidakpercayaan.
Pemerintah membutuhkan komunikasi yang jujur sekaligus memberikan harapan. Masyarakat perlu mengetahui seberapa berat persoalan yang dihadapi dan apa langkah konkret yang sedang dilakukan untuk menyelesaikannya.
Mengapa tuduhan antek asing tidak cukup untuk menyelesaikan krisis?
Dalam politik, tuduhan adanya campur tangan asing terkadang memang mempunyai dasar. Negara mana pun dapat menjadi sasaran operasi intelijen, propaganda, lobi, atau intervensi dari pihak luar. Karena itu, kewaspadaan terhadap pengaruh asing merupakan bagian dari kepentingan nasional.
Namun, masalah muncul apabila setiap kegagalan domestik langsung dijelaskan melalui keberadaan musuh eksternal. Jika harga naik, salah asing. Jika kebijakan gagal, salah agen asing. Jika pemerintahan tidak efektif, salah konspirasi asing. Pola berpikir semacam itu berpotensi membuat pemerintah kehilangan kesempatan untuk melakukan evaluasi internal.
Bahaya menyalahkan pihak asing atas masalah ekonomi dalam negeri terletak pada hilangnya tanggung jawab. Pemerintah akhirnya tidak perlu bertanya apakah kebijakan fiskalnya tepat, apakah anggarannya efisien, apakah birokrasi bekerja dengan baik, atau apakah strategi ekonominya memang menghasilkan pertumbuhan.
Padahal, sebuah negara harus mampu membedakan antara ancaman eksternal dan kegagalan internal. Keduanya dapat terjadi secara bersamaan. Kehadiran agen asing tidak berarti pemerintah bebas dari tanggung jawab atas kebijakannya sendiri.
Justru semakin banyak ancaman eksternal, semakin penting pemerintahan mempunyai sistem domestik yang kuat. Negara dengan birokrasi efektif, ekonomi sehat, masyarakat berpendidikan, dan institusi kuat akan lebih sulit diguncang oleh intervensi luar.
Apa yang dapat dipelajari dari krisis ekonomi 1965–1966?
Sejarah tidak seharusnya digunakan hanya untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Nilai terbesar sejarah adalah kemampuannya memperlihatkan konsekuensi dari pilihan yang pernah dibuat.
Periode 1965–1966 menunjukkan bahwa nasionalisme tanpa pengelolaan ekonomi yang sehat dapat menghadapi masalah serius. Kemandirian merupakan cita-cita yang penting, tetapi harus dibangun melalui kapasitas nyata. Negara membutuhkan produksi yang kuat, pengelolaan anggaran yang disiplin, sumber daya manusia yang berkualitas, serta hubungan internasional yang mampu mendukung kepentingan nasional.
Sejarah tersebut juga memperlihatkan pentingnya kritik. Pemerintahan yang hanya mau mendengar pujian akan kehilangan kesempatan mengetahui kelemahannya sendiri. Kritik tidak selalu berasal dari musuh. Bahkan, kritik paling berguna terkadang justru berasal dari orang yang ingin melihat negara menjadi lebih baik.
Terlepas dari perdebatan mengenai detail historisnya, narasi tersebut menggambarkan seorang individu yang mencoba menawarkan alternatif kebijakan ketika pemerintah menghadapi tekanan berat. Gagasan yang ditawarkan dapat diperdebatkan, tetapi keberanian mengajukan solusi merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara.
Belajar dari sejarah agar kesalahan ekonomi tidak berulang
Indonesia memiliki sumber daya yang besar, tetapi sumber daya alam tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan. Kekayaan membutuhkan pengelolaan. Tanpa tata kelola yang baik, sumber daya melimpah dapat tetap hidup berdampingan dengan kemiskinan dan ketimpangan.
Karena itu, ketika suatu pemerintahan menghadapi masalah ekonomi, perhatian seharusnya diarahkan pada akar persoalan. Apakah anggaran digunakan secara efektif? Apakah kebijakan perdagangan masuk akal? Apakah investasi dikelola dengan kepentingan nasional? Apakah hubungan internasional dimanfaatkan secara strategis? Apakah birokrasi bekerja secara efisien? Apakah pemerintah mampu menerima kritik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih produktif daripada sekadar mencari kambing hitam.
Kemandirian juga seharusnya dipahami secara lebih luas. Negara yang mandiri bukan negara yang menolak seluruh bentuk kerja sama internasional. Negara mandiri adalah negara yang mampu bekerja sama tanpa kehilangan kemampuan menentukan kepentingannya sendiri. Ia dapat menerima teknologi tanpa kehilangan kendali, menerima investasi tanpa menyerahkan seluruh kepentingan nasional, dan menjalin hubungan diplomatik tanpa kehilangan prinsip.
Sejarah krisis ekonomi Indonesia pada 1965–1966 memperlihatkan satu pelajaran yang sangat penting: ideologi dan ekonomi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah membutuhkan visi politik, tetapi visi tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nasionalisme membutuhkan fondasi ekonomi yang kuat. Kedaulatan membutuhkan pemerintahan yang efektif. Dan keberanian melawan tekanan asing harus berjalan bersama keberanian mengakui kesalahan sendiri.
Masyarakat Indonesia pada masa itu membayar harga yang sangat mahal akibat krisis ekonomi dan ketegangan politik. Karena itu, periode tersebut seharusnya tidak hanya dipandang sebagai cerita tentang Soekarno, demonstrasi mahasiswa, konfrontasi Malaysia, atau pertarungan ideologi. Ia juga merupakan pelajaran mengenai bagaimana keputusan politik dapat menghasilkan konsekuensi ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sejarah pada akhirnya tidak meminta generasi berikutnya mengulang semua pilihan masa lalu. Justru sebaliknya, sejarah memberikan kesempatan untuk memahami mengapa suatu keputusan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan. Ketika sebuah pemerintahan menolak kritik, terlalu mudah menyalahkan pihak luar, mengabaikan indikator ekonomi, atau mempertahankan kebijakan hanya karena alasan ideologis, risiko kesalahan yang sama dapat kembali muncul.
Indonesia tidak membutuhkan pemerintahan yang selalu tunduk kepada kepentingan asing. Namun, Indonesia juga tidak membutuhkan pemerintahan yang menganggap seluruh kerja sama sebagai ancaman. Yang dibutuhkan adalah negara yang mampu berdiri tegak, berpikir rasional, menjaga kepentingan nasional, dan pada saat yang sama berani belajar dari dunia.
Pelajaran terbesar dari krisis ekonomi Indonesia pada era Soekarno mungkin bukan tentang siapa yang paling nasionalis atau siapa yang paling berani melawan negara asing. Pelajaran terpentingnya adalah bahwa kesejahteraan rakyat harus tetap menjadi ukuran utama keberhasilan kebijakan. Sebab, sebesar apa pun pidato mengenai kedaulatan, sehebat apa pun proyek simbolis yang dibangun, dan sekeras apa pun pemerintah membela ideologi, semuanya akan kehilangan makna apabila rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
Mempelajari sejarah Indonesia 1965–1966 dengan sudut pandang kritis karena itu menjadi penting. Bukan untuk menghakimi masa lalu dengan standar masa kini, melainkan untuk memahami bahwa setiap pilihan politik mempunyai konsekuensi. Ketika konsekuensi tersebut diketahui, generasi berikutnya mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan yang lebih matang. Sejarah bukan sekadar kumpulan tanggal dan nama tokoh. Sejarah adalah rekaman keputusan manusia beserta akibatnya. Dan negara yang benar-benar ingin maju harus bersedia membaca rekaman tersebut sebelum kesalahan lama kembali menjadi kenyataan.
Comments
Post a Comment