Transisi menuju digitalisasi yang seharusnya membawa angin segar bagi iklim usaha di Indonesia justru berubah menjadi mimpi buruk administratif yang sangat melumpuhkan. Peluncuran aplikasi yang secara resmi diistilahkan sebagai Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), pada hari-hari pertama operasionalnya langsung memicu kekacauan berskala nasional yang mengancam kelumpuhan ekonomi para pelaku usaha. Bayangkan sebuah skenario di mana roda bisnis harus berhenti berputar hanya karena sebuah sistem komputer menolak untuk menerbitkan faktur pajak, membuat perusahaan tidak mampu melakukan penagihan kepada mitra bisnis mereka. Ironisnya, di tengah kebingungan 70 juta wajib pajak yang dipaksa bermigrasi ke platform yang sarat akan masalah ini, DJP justru mengeluarkan Keputusan Dirjen yang secara eksklusif memberikan karpet merah kepada 790 wajib pajak besar atau VIP untuk kembali menggunakan sistem portal lama yang sudah terbukti stabil. Diskriminasi terang-terangan ...
Perbincangan tentang konglomerat besar di Indonesia memang tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap pergantian pemerintahan, setiap muncul proyek nasional raksasa, hingga ketika ada kasus hukum yang menyeret nama pengusaha besar, publik selalu kembali membicarakan istilah yang sangat populer sejak era Orde Baru, yakni sembilan naga. Teori Konspirasi Konglomerat Istilah ini bukan sekadar label biasa, melainkan sudah berubah menjadi simbol dari kelompok elite bisnis yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dan arah pembangunan nasional. Namun menariknya, di era modern justru muncul pandangan bahwa para konglomerat itu tidak lagi sekuat dahulu. Banyak yang menilai mereka kini berada dalam posisi serba sulit karena harus menghadapi perubahan kekuatan politik yang sangat dinamis. Dalam sejumlah narasi yang berkembang di masyarakat, para pengusaha besar disebut menghadapi tekanan dari berbagai arah. Mereka dianggap tidak lagi memiliki satu pusat kekuasaan yang stabil sepe...