Fatwa Makan Bergizi Gratis Menurut Ulama, Halal/Haram?

Perdebatan tentang fatwa haram/halal makan bergizi gratis menurut ulama tiba-tiba menjadi topik hangat yang memicu diskusi panjang di ruang publik. Di satu sisi, program makan bergizi gratis (MBG) dipuji sebagai langkah progresif untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun di sisi lain, muncul pandangan yang menilai kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam aspek keadilan sosial, tata kelola anggaran, hingga dampak lingkungan. Kontroversi ini bukan sekadar soal setuju atau tidak setuju, melainkan tentang bagaimana kebijakan publik dinilai dari perspektif etika, ekonomi, dan agama secara bersamaan.

Dampak Lingkungan Program Makan Bergizi Gratis dan Potensi Kerugian Negara

Salah satu argumen yang jarang dibahas secara mendalam adalah dampak lingkungan program makan bergizi gratis terhadap sampah makanan dan polusi karbon. Dalam perhitungan yang beredar, program ini berpotensi menambah volume sisa makanan hingga ratusan ton per hari. Selain itu, penggunaan kemasan sekali pakai seperti plastik dan styrofoam juga meningkatkan limbah non-organik dalam jumlah besar. Ketika persoalan sampah makanan di Indonesia sebelumnya saja telah menimbulkan kerugian ekonomi ratusan triliun rupiah per tahun, tambahan beban dari program berskala nasional tentu menjadi perhatian serius.

Tidak hanya limbah padat, emisi gas rumah kaca yang timbul dari produksi, distribusi, dan pengolahan makanan dalam jumlah masif juga diperkirakan meningkat. Dalam konteks negara yang sedang berupaya mengendalikan polusi dan mengurangi dampak perubahan iklim, kebijakan yang berpotensi menambah beban ekologis tentu memerlukan evaluasi matang. Di sinilah sebagian pihak menilai bahwa manfaat program harus benar-benar sebanding dengan konsekuensi lingkungannya.

Polemik Pengalihan Anggaran Pendidikan ke MBG 2026

Isu paling sensitif muncul ketika membahas pengalihan anggaran pendidikan untuk program MBG tahun 2026 sebesar Rp335 triliun. Angka tersebut disebut berpotensi memotong berbagai pos penting, mulai dari tunjangan profesi guru, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa dosen non-PNS, hingga bantuan operasional pendidikan. Apabila benar terjadi pemotongan signifikan, maka implikasinya bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan menyangkut akses pendidikan bagi kelompok kurang mampu.

Apabila tingkat kemiskinan nasional berada di bawah 10%, sementara program MBG menyasar seluruh siswa tanpa seleksi berbasis kebutuhan ekonomi, apakah distribusi anggaran tersebut sudah tepat sasaran? Argumen yang disampaikan menyebutkan bahwa mayoritas penerima program justru berasal dari keluarga yang secara ekonomi mampu. Jika demikian, maka terdapat potensi ketidaktepatan alokasi dana yang seharusnya diprioritaskan bagi kelompok paling rentan.

Kekhawatiran semakin besar ketika wacana pemotongan anggaran kesehatan dan transfer ke daerah juga dikaitkan dengan pembiayaan program ini. Pengurangan subsidi kesehatan atau kenaikan pajak daerah akibat berkurangnya transfer pusat dapat berdampak langsung pada masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam sudut pandang keadilan distributif, kondisi tersebut dianggap sebagai bentuk pergeseran beban dari kelompok kuat kepada kelompok lemah.

Risiko Korupsi dalam Pengelolaan Program Skala Nasional

Topik lain yang menjadi sorotan adalah potensi korupsi dalam pengadaan dan pengelolaan makan bergizi gratis. Program dengan anggaran ratusan triliun rupiah tentu membuka ruang besar bagi penyimpangan apabila sistem pengawasan belum siap. Celah yang sering disebut meliputi manipulasi pengadaan barang dan jasa, konflik kepentingan dalam penunjukan mitra dapur, penurunan kualitas bahan makanan demi margin keuntungan lebih besar, hingga rekayasa laporan data penerima.

Dalam kebijakan publik berskala nasional yang dijalankan secara cepat, transparansi dan kesiapan infrastruktur menjadi kunci utama. Tanpa perencanaan matang, risiko pemborosan dan penyalahgunaan anggaran akan semakin besar. Kekhawatiran inilah yang kemudian dijadikan salah satu dasar argumentasi dalam fatwa yang menyatakan program tersebut bermasalah secara etis.

Ketimpangan Ekonomi dan Dampak terhadap Pelaku Usaha Kecil

Selain isu anggaran dan korupsi, muncul pula analisis tentang dampak ekonomi makan bergizi gratis terhadap pedagang kecil dan kantin sekolah. Program yang terpusat dan dikelola melalui mitra bermodal besar dinilai berpotensi menggeser peran pedagang kecil di sekitar sekolah. Penjual jajanan, pengelola kantin, serta pelaku usaha mikro yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas sekolah dapat mengalami penurunan omzet signifikan.

Di sisi lain, proyek penyediaan makanan dalam skala besar cenderung hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki modal kuat. Akibatnya, terjadi konsentrasi keuntungan pada kelompok tertentu. Dalam perspektif etika ekonomi agama, memperbesar jurang ketimpangan melalui kebijakan publik merupakan persoalan serius yang tidak bisa diabaikan.

Minimnya Keterlibatan Ahli Gizi dan Beban Tambahan Guru

Isu berikutnya yang tak kalah penting adalah minimnya pelibatan ahli gizi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Indonesia memiliki puluhan ribu tenaga ahli gizi, namun kritik menyebut bahwa tidak semua dapur penyelenggara program melibatkan tenaga profesional tersebut secara optimal. Padahal kualitas dan keamanan makanan sangat bergantung pada perencanaan nutrisi yang tepat.

Selain itu, terdapat keluhan mengenai beban tambahan bagi guru. Di sejumlah sekolah, tenaga pendidik disebut harus mengalokasikan waktu untuk membantu pengelolaan program, sehingga jam mengajar berkurang. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, penugasan di luar kompetensi inti berpotensi menurunkan efektivitas kerja dan kualitas layanan pendidikan.

Dalam ajaran agama, menyerahkan amanah kepada pihak yang tidak memiliki kompetensi sering dipandang sebagai tindakan yang berisiko membawa kerugian jangka panjang. Argumentasi inilah yang menjadi salah satu dasar munculnya fatwa kontroversial tersebut.

Antara Kebijakan Sosial dan Evaluasi Kritis Berbasis Etika

Perdebatan tentang pro dan kontra kebijakan makan bergizi gratis di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia selalu bersentuhan dengan aspek moral, distribusi anggaran, tata kelola pemerintahan, serta dampak sosial ekonomi yang luas. Sebuah fatwa, pada hakikatnya, merupakan pandangan keagamaan yang dapat dipertimbangkan atau ditolak, namun argumentasinya tetap layak diuji secara rasional.

Di titik inilah masyarakat dihadapkan pada pilihan: menilai kebijakan hanya dari niat baiknya, atau menimbang pula implikasi jangka panjangnya. Program sosial berskala besar memerlukan transparansi, partisipasi ahli, serta pengawasan ketat agar benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan beban baru bagi kelompok rentan.

Diskursus mengenai makan bergizi gratis bukan sekadar perdebatan politik atau agama, melainkan refleksi tentang bagaimana keadilan sosial diwujudkan dalam praktik nyata. Setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak selalu membutuhkan evaluasi terbuka, data yang akurat, serta komitmen kuat terhadap prinsip amanah dan profesionalitas.