Mengapa Kamboja Menjadi Negara dengan Luka Sejarah Paling Dalam di Asia Tenggara?

Jika kegelisahan terhadap kondisi Indonesia sering terasa menyesakkan, membandingkannya dengan sejarah kelam negara Kamboja justru menghadirkan perspektif yang sangat berbeda. Bukan untuk meremehkan persoalan domestik, tetapi untuk memahami bahwa ada bangsa yang tumbuh dari reruntuhan tragedi kemanusiaan paling ekstrem di Asia.

Kamboja bukan sekadar negara berkembang dengan persoalan korupsi. Ia adalah negara yang dibentuk oleh trauma kolektif, kehancuran sistematis, dan kebijakan ideologis yang memusnahkan akal sehat manusia.

Korupsi Militer Kamboja dan Ekonomi yang Tidak Pernah Pulih

Dalam struktur ekonomi modern, Kamboja memiliki fenomena yang jarang terjadi di negara lain. Sebagian besar pendapatan negara justru berasal dari aktivitas ilegal, seperti penipuan daring, perjudian, dan jaringan kriminal lintas negara. Sektor ini bahkan melampaui kontribusi industri legal seperti tekstil dan pariwisata.

Yang membuat kondisi ini semakin kompleks adalah dominasi militer. Tambang, bisnis judi online, hingga perdagangan gelap dikendalikan oleh elite bersenjata. Rakyat tidak memiliki ruang untuk mengkritik, sebab kritik terhadap aparat sering kali berujung ancaman fisik.

Berbeda dengan negara yang masih memungkinkan protes publik, budaya takut di Kamboja telah mengakar puluhan tahun.

Rezim Pol Pot dan Ideologi Komunis Ekstrem

Untuk memahami Kamboja hari ini, tidak mungkin melewatkan periode rezim Pol Pot dan Khmer Merah (1975–1979). Inilah masa ketika negara dipaksa kembali ke titik nol, dengan dalih pemurnian manusia.

Pol Pot menganggap modernitas sebagai sumber kebusukan. Kota dipandang sebagai sarang kejahatan, sementara desa dipuja sebagai simbol kemurnian. Akibatnya, seluruh penduduk kota dipaksa pindah ke pedesaan tanpa kecuali.

Tidak ada profesi. Tidak ada identitas. Tidak ada kepemilikan pribadi.

Pembantaian Kaum Intelektual di Kamboja

Salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah genosida Kamboja adalah pembunuhan sistematis terhadap orang-orang berpendidikan. Guru, dosen, mahasiswa, dokter, perawat, apoteker, insinyur, akuntan, hingga teknisi dihabisi tanpa kompromi.

Bahkan simbol kecerdasan menjadi hukuman mati. Orang yang memakai kacamata, memiliki buku, atau mampu berbahasa asing dianggap ancaman ideologis. Pengetahuan dipersepsikan sebagai bahaya.

Dalam waktu singkat, sekitar 25 persen penduduk Kamboja tewas, bukan karena perang antarnegara, melainkan oleh negaranya sendiri.

Penghapusan Uang, Pasar, dan Hak Milik Pribadi

Ideologi Pol Pot tidak berhenti pada pembantaian. Ia menghapus sistem keuangan secara total. Mata uang dimusnahkan, pasar ditutup, perdagangan dilarang, bahkan barter dianggap tidak perlu.

Semua aset harus menjadi milik bersama. Rumah boleh ditempati siapa saja. Barang pribadi tidak diakui. Kepemilikan dianggap dosa ideologis.

Dalam praktiknya, kebijakan ini menciptakan kelaparan massal, kekacauan distribusi, dan kehancuran tatanan sosial.

Ketika Keluarga Dianggap Kejahatan Negara

Aspek paling ekstrem dari rezim Khmer Merah adalah penghapusan institusi keluarga. Suami dan istri dipisahkan. Anak-anak direnggut dari orang tua sejak bayi. Hubungan darah dianggap ancaman loyalitas terhadap negara.

Anak-anak ditempatkan di asrama bernama *Angkar*, didoktrin bahwa orang tua adalah musuh. Identitas dihapus, nama diganti, silsilah dilenyapkan.

Negara mengambil alih reproduksi manusia. Pernikahan diatur, anak dijadikan properti negara, dan ikatan emosional dianggap subversif.

Trauma Kolektif dan Budaya Takut yang Bertahan Puluhan Tahun

Setelah Pol Pot tumbang, penderitaan tidak serta-merta berakhir. Konflik internal dan perang saudara berlangsung hampir dua dekade. Dalam kondisi tanpa identitas, tanpa keluarga, tanpa kepemilikan, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk pulih.

Trauma ini diwariskan lintas generasi. Budaya inferior, takut menonjol, dan enggan bersuara menjadi norma sosial. Kritik dianggap berbahaya. Keberanian dipersepsikan sebagai risiko kematian.

Inilah sebabnya hingga hari ini, kritik terhadap pemerintah hampir tidak terdengar.

Mengapa Kejahatan Transnasional Subur di Kamboja?

Fenomena judi online, penipuan digital, dan perdagangan ilegal di Kamboja sering disalahpahami sebagai kesalahan rakyatnya. Padahal, sebagian besar pelaku adalah jaringan asing yang memanfaatkan sistem rapuh dan perlindungan militer.

Militer menjadi satu-satunya pilar stabilitas pascatrauma. Ketika kekuasaan terlalu dibutuhkan, pengawasan lenyap. Korupsi tumbuh tanpa lawan.

Rakyat memilih diam demi bertahan hidup.

Pelajaran Berharga dari Tragedi Kamboja

Kamboja mengajarkan satu hal penting: ketika ideologi memusuhi akal sehat, ketika negara memonopoli kebenaran, dan ketika kecerdasan dianggap ancaman, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu.

Negara tidak runtuh karena perbedaan, tetapi karena ketakutan terhadap perbedaan itu sendiri.

Membandingkan Bukan untuk Meremehkan, Tetapi Memahami

Membandingkan Indonesia dengan Kamboja bukan untuk mengagungkan satu dan merendahkan yang lain. Tujuannya adalah memahami bahwa demokrasi, kebebasan berbicara, dan ruang kritik bukanlah hal sepele.

Kamboja hari ini adalah hasil dari sejarah yang brutal, panjang, dan traumatik. Dan luka itu belum sepenuhnya sembuh.

Sejarah ini nyata, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi. Memahaminya adalah bentuk empati, sekaligus pengingat agar tragedi serupa tidak pernah terulang di mana pun.