Klaim Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen Karena Eksploitasi Sumber Daya Alam?

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen kerap dijadikan bukti bahwa kondisi nasional berada dalam keadaan stabil. Namun, jika dicermati lebih dalam, pertumbuhan ekonomi Indonesia berbasis sumber daya alam justru menyimpan banyak persoalan mendasar. 

Narasi optimistis pemerintah sering kali tidak sejalan dengan realitas di lapangan, mulai dari gelombang PHK, penutupan pabrik, hingga kerusakan lingkungan yang semakin masif.

Ketika Pertumbuhan Ekonomi Tidak Sejalan dengan Kesejahteraan

Di satu sisi, laporan resmi menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional konsisten di atas 5 persen per tahun. Di sisi lain, masyarakat menyaksikan fakta berbeda: pabrik manufaktur gulung tikar, investasi asing tersendat, dan lapangan pekerjaan sulit tercipta.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting: apakah pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar mencerminkan kemajuan struktural, atau sekadar angka statistik yang ditopang oleh sektor tertentu saja?

PHK Massal dan Kalah Saing Industri Manufaktur Indonesia

Salah satu indikator ekonomi yang tidak sehat adalah PHK besar-besaran di sektor industri. Banyak pabrik di Indonesia terpaksa tutup karena tidak mampu bersaing dengan produk impor, khususnya dari Tiongkok.

Industri manufaktur yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi justru melemah. Padahal, dalam teori pembangunan ekonomi, sebuah negara idealnya bergerak dari eksploitasi sumber daya alam menuju manufaktur, lalu jasa dan teknologi tinggi. Indonesia justru mengalami kemunduran struktur ekonomi.

Regulasi Berbelit dan Hambatan Investasi Asing

Upaya mendatangkan investasi asing juga menghadapi tantangan serius. Regulasi investasi di Indonesia yang rumit, ditambah faktor non-ekonomi seperti tekanan dari kelompok tertentu, menjadi penghambat utama masuknya modal asing.

Akibatnya, penciptaan lapangan kerja baru tidak optimal. Ketika investasi produktif gagal masuk, pemerintah mencari jalan pintas lain agar pertumbuhan ekonomi tetap terlihat positif.

Pajak dan Ledakan Populasi sebagai Penopang Angka Pertumbuhan

Salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan penerimaan pajak. Hal ini bukan semata karena peningkatan produktivitas, melainkan karena jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah jutaan orang setiap tahun.

Semakin banyak penduduk, semakin luas basis pajak. Namun, kondisi ini tidak otomatis mencerminkan peningkatan kualitas hidup atau daya saing tenaga kerja nasional.

Eksploitasi Alam sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Faktor kedua yang menopang klaim pertumbuhan ekonomi adalah eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Hutan dibuka untuk tambang batu bara, nikel, dan perkebunan sawit. Aktivitas ini memang mendongkrak PDB dalam jangka pendek, tetapi menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang sangat besar.

Indonesia yang sebelumnya mulai menguat di sektor manufaktur, kini kembali bergantung pada sektor ekstraktif yang rentan dan merusak.

Dampak Kerusakan Lingkungan terhadap Kesehatan Masyarakat

Kerusakan lingkungan bukan sekadar isu ekologis, tetapi juga masalah kesehatan publik. Tingginya angka stunting di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi, melainkan juga lingkungan hidup yang tidak layak akibat pencemaran air, udara, dan tanah.

Banyak masyarakat tinggal di wilayah yang rusak secara ekologis, sehingga kualitas hidup menurun secara sistemik.

Raja Ampat dan Kontroversi Tambang Nikel

Dalam skala lebih kecil namun berdampak besar, kasus pertambangan nikel di Raja Ampat menjadi sorotan nasional. Kawasan ini dikenal sebagai geopark dunia dengan keanekaragaman hayati laut dan darat tertinggi di dunia.

Ironisnya, wilayah konservasi dan pariwisata tersebut justru dibuka untuk pertambangan secara legal. Izin resmi dikeluarkan, meskipun bertentangan dengan semangat perlindungan pulau kecil dan kawasan konservasi.

Legal tetapi Merusak: Paradoks Kebijakan Pertambangan

Yang lebih mengherankan, sebagian perusahaan tambang tersebut merupakan anak usaha BUMN. Negara membuat aturan, lalu melanggarnya sendiri melalui perusahaan yang dimilikinya.

Fenomena ini memperlihatkan konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana kepentingan jangka pendek mengalahkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Hilirisasi Nikel dan Ketergantungan pada Cina

Hilirisasi sering dipromosikan sebagai solusi strategis. Namun dalam praktiknya, hilirisasi nikel di Indonesia masih sangat bergantung pada tenaga, teknologi, dan pasar Tiongkok.

Smelter dibangun dengan modal dan tenaga asing, hasil produksinya sebagian besar diekspor kembali ke negara asal investor. Sementara itu, dampak lingkungan, limbah, dan kerusakan alam tetap ditanggung Indonesia.

Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan dari Hilirisasi?

Jika skema produksi, pengolahan, dan pasar dikendalikan pihak asing, maka manfaat ekonomi domestik menjadi terbatas. Indonesia hanya menjadi lokasi tambang dan pembuangan limbah, sementara nilai tambah strategis mengalir keluar negeri.

Kondisi ini memunculkan kritik terhadap model hilirisasi yang tidak berdaulat secara ekonomi.

Pola Lama Pertambangan: Viral, Berhenti, Lalu Berlanjut

Dalam banyak kasus pertambangan, pola yang terjadi cenderung berulang. Ketika isu viral, aktivitas tambang dihentikan sementara. Setelah perhatian publik mereda, operasi kembali berjalan.

Model ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kuatnya kepentingan bisnis di sektor ekstraktif.

Papua dan Ancaman Kerusakan Hutan Skala Besar

Di Papua, ratusan hektar hutan dilaporkan telah dibuka untuk kepentingan pertambangan. Pemeriksaan dan verifikasi memang dilakukan, namun kekhawatiran publik muncul karena pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penghentian sering kali bersifat sementara.

Tanpa pengawasan berkelanjutan, kerusakan lingkungan Papua akibat tambang berpotensi terus berulang.

Pentingnya Tekanan Publik dan Konsistensi Pengawasan

Kasus-kasus pertambangan menunjukkan satu hal penting: tekanan publik tidak boleh berhenti. Ketika isu dialihkan dan perhatian melemah, praktik lama cenderung kembali dilakukan.

Konsistensi masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi lingkungan menjadi kunci agar eksploitasi alam tidak terus dilakukan atas nama pertumbuhan ekonomi semu.

Pertumbuhan Angka, Kemunduran Struktur

Jika ditarik benang merah, ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan kemajuan struktural. Pertumbuhan 5 persen lebih banyak ditopang oleh pajak dan eksploitasi sumber daya alam, bukan oleh industri manufaktur yang kuat dan inovasi teknologi.

Tanpa perubahan arah kebijakan menuju ekonomi berbasis nilai tambah, lingkungan berkelanjutan, dan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi berisiko menjadi ilusi jangka pendek dengan biaya jangka panjang yang sangat mahal bagi Indonesia.