Uniknya, sebelum publik sempat mencerna kebijakan pajak baru di Kabupaten Pati, daerah-daerah lain justru ikut menyalakan bara yang sama. Ada Pare-Pare yang menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 800%, sementara di Cirebon bahkan tembus 1000%. Tak berhenti di situ, lebih dari 104 daerah di Indonesia disebut melakukan langkah serupa. Sebuah gelombang yang tampak lokal, tapi terasa sangat serempak untuk disebut kebetulan.
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan 2025: Fenomena Serempak di 100+ Daerah
Pemerintah pusat menegaskan bahwa keputusan menaikkan PBB adalah hak otonomi daerah. Namun, Benarkah semua ini murni keputusan daerah? Kalau pola kenaikannya mirip, waktunya berdekatan, dan alasannya seragam, sulit rasanya menolak kemungkinan bahwa ada dorongan sistemik dari pusat.
Efisiensi Anggaran ala Pemerintah: Baik di Kertas, Menyesakkan di Lapangan
Benang merahnya menuju satu istilah yang terdengar manis di telinga birokrat — efisiensi anggaran nasional. Presiden disebut melakukan pemotongan besar-besaran terhadap berbagai alokasi, mulai dari ATK, biaya rapat, hingga anggaran pendidikan. Namun di balik kata efisiensi, ada efek domino yang mengguncang struktur fiskal daerah.
Mulai 2026, transfer ke daerah (TKD) diprediksi turun seperempat dari Rp800 triliun menjadi Rp600 triliun-an. Dampaknya? Pemerintah daerah mulai menyiapkan bantal keuangan mereka sendiri sejak dini. Caranya sederhana: menaikkan pajak bumi dan bangunan secara progresif.
Langkah ini dinilai strategis — tapi juga berisiko memicu kemarahan publik.
Ironi Besar: Pajak Naik untuk Makan Gratis
Kenaikan pajak di banyak wilayah tidak bisa dilepaskan dari program unggulan Makan Bergizi Gratis pemerintah pusat. Kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan gizi anak sekolah ini disebut menelan biaya luar biasa besar.
Namun, ironi muncul ketika program tersebut diberikan tanpa seleksi sosial. Anak-anak dari keluarga mampu di sekolah elite yang SPP-nya puluhan juta rupiah tetap menerima makanan gratis bernilai beberapa ribu rupiah per porsi. Jadi siapa yang sebenarnya dibantu?
Menurutnya, logika pemerataan ini bukan hanya tidak efisien, tapi justru menguras sumber daya fiskal nasional yang akhirnya mendorong daerah menutup celah anggaran dengan memeras potensi pajak lokal.
IQ 152 dan Strategi Populis yang Mahal
Kebijakan ini terlalu jenius sampai tidak efisien. Ide makan bergizi gratis muncul dari analisis sosial terhadap karakter masyarakat Indonesia yang mudah tersentuh program berbasis gratisan. Dari sembako hingga baju, setiap tawaran tanpa biaya selalu disambut dengan antusias luar biasa.
Menurutnya, di situlah letak kejeniusannya. Program makan siang gratis menjadi strategi politik yang efektif untuk memenangkan hati rakyat. Tapi setelah berkuasa, janji itu berubah menjadi beban berat di neraca keuangan negara.
Dampak Jangka Panjang: PBB Naik, Rakyat Kian Terjepit
Ketika efisiensi anggaran dilakukan demi membiayai makan siang gratis, efeknya menetes ke bawah.
Pajak naik bukan karena pembangunan infrastruktur, tapi demi menambal kebijakan populis.
Masyarakat menengah ke bawah kini menghadapi kenaikan PBB ekstrem yang di beberapa wilayah mencapai ratusan hingga ribuan persen, padahal daya beli mereka tidak ikut melonjak.
Rakyat bukan sepenuhnya salah, mereka hanya disugesti oleh para politikus yang tahu cara memanfaatkan kemiskinan sebagai alat untuk berkuasa.
Biasanya, efisiensi berarti penghematan untuk hasil lebih baik. Tapi di sini, logikanya berputar. Efisiensi anggaran justru menimbulkan inefisiensi sosial dan fiskal — dari pusat ke daerah, dari rakyat hingga sekolah elit. PBB naik, subsidi berkurang, tapi makan bergizi gratis tetap jalan untuk semua.
Apabila benar 2026 nanti transfer ke daerah dipotong besar-besaran, maka lonjakan pajak 2025 hanyalah permulaan. Karena efisiensi digunakan untuk membiayai sesuatu yang tidak efisien.
Comments
Post a Comment